jakartaid.com – Pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan untuk 2026 belum benar-benar dingin, tapi arahnya sudah jelas. Menteri Perhubungan tak berputar-putar ketika menyampaikan prioritasnya: infrastruktur dan keselamatan. Dua kata itu di ulang, di tegaskan, seolah ingin memastikan tak ada tafsir lain.
Bukan tanpa alasan. Konektivitas nasional masih jadi pekerjaan rumah. Jalur darat, laut, udara—semuanya butuh sentuhan. Bukan sekadar tambal sulam, melainkan penguatan yang terasa langsung oleh publik. Mobilitas orang dan barang, kata Menhub, tak bisa bertumpu pada infrastruktur yang setengah jadi. Distribusi logistik pun begitu. Kalau fondasinya rapuh, biaya membengkak, waktu terbuang, dan ujungnya masyarakat juga yang menanggung.
Ia menyebut, alokasi 2026 akan di arahkan ke proyek-proyek strategis. Yang konkret. Yang dampaknya bisa di ukur, bukan sekadar wacana di atas kertas. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana menjadi fokus, tetapi bukan itu saja.
Keselamatan—ini yang berkali-kali di tekankan. Angka kecelakaan transportasi masih menjadi perhatian. Maka, anggaran tak hanya bicara fisik jalan, pelabuhan, atau bandara. Ada sisi yang lebih sunyi, tapi tak kalah penting: sistem pengendalian lalu lintas, standar operasional yang di perketat, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa itu, infrastruktur bagus pun bisa jadi percuma.
Menhub menyinggung pengawasan. Regulasi ada, tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali jadi tantangan. Karena itu, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas SDM di sektor transportasi ikut masuk hitungan. Bukan sekadar pelatihan formal, melainkan pembenahan menyeluruh agar operasional berjalan sesuai aturan.
Soal efisiensi, ia mengingatkan bahwa setiap rupiah harus punya arah. Penyusunan anggaran, katanya, mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana. Program di selaraskan dengan target pembangunan nasional di sektor transportasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Tidak boleh tumpang tindih.
Namun prosesnya belum selesai. Rencana anggaran 2026 masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya, angka finalnya belum di ketuk. Tapi garis besarnya sudah tergambar.
Pemerintah berharap, dengan prioritas pada infrastruktur dan keselamatan, pelayanan transportasi ke depan bisa lebih aman, lebih terintegrasi, dan—yang paling penting—lebih di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang di janjikan. Tinggal bagaimana realisasinya nanti di lapangan.